PROGRAM EMPLOYMENT SERVICES OFFICER (ESO) TEROBOSAN NYATA PERBAIKAN LAYANAN TKI DI LAPANGAN
-
Berita Terkini
-
10 Agustus 2019 14:20:24 WIB
-
ADMINISTRATOR
-
dibaca 984 kali
Pembenahan tata kelola penempatan TKI dari hulu ke hilir di semua lini tengah dilakukan BNP2TKI. Targetnya adalah meminimalkan biaya dalam proses menjadi TKI, pelayanan terintegrasi satu pintu, penerapan transaksi secara non tunai, menempatkan TKI berkompetensi dan bersertifikat, mendorong agen di negara penempatan berperan lebih besar dan bertanggung jawab, serta memberikan layanan informasi mengenai produk TKI.
Untuk itu BNP2TKI memasang dan membangun jaring pengaman sejalan dengan prinsip pemerintah yang menekankan kepada perlindungan pra-penempatan sampai kembali ke Tanah Air. Pengamanan dan kelengkapan persyaratan dimulai sejak dari desa dengan bekerja sama dengan perangkat desa. Oleh karena itu pentingnya peran perangkat desa dalam menjamin keamanan TKI sejak sebelum berangkat ke luar negeri. Setelah Calon TKI (CTKI) memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri, CTKI dapat berangkat ke Kantor Layanan TKI Terintegrasi terdekat dari desanya. Nusron Wahid Kepala BNP2TKI mengatakan dalam 2 tahun BNP2TKI akan membangun 45 titik Kantor Layanan yang menyebar di 8 Provinsi daerah kantong TKI dan daerah perbatasan.
“Kami akan menempatkan tenaga Employment Service Officer (ESO) yang akan memeriksa kesesuaian dokumen yang dibawa CTKI serta akan mengawal CTKI selama proses dokumen keberangkatan dijalankan. Kemudian CTKI akan diberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP),” jelas Nusron.
Proses dokumen TKI yang membutuhkan waktu hingga 2-3 bulan, akan tinggal menjadi kenangan. BNP2TKI telah mempermudah proses dengan melakukan verifikasi dokumen secara cepat tepat dan terukur. Proses percepatan itu dimungkinkan setelah BNP2TKI menghadirkan Employment Service Officer (ESO). Petugas yang ditempatkan di kantor-kantor layanan terpadu, hadir untuk melakukan verifikasi yang cepat dan terukur, serta tanggap dalam memberi solusi bagi calon TKI jika terdapat kekurangan data. Sebelum dilakukan percepatan, TKI harus datang berkali-kali ke Kantor BP3TKI sehingga biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Akibatnya, tidak sedikit calon TKI yang akhirnya memilih untuk berangkat tidak melalui BNP2TKI mengakibatkan mereka menjadi tidak terdata.
Melalui Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Employment Service Officer (ESO) mempunyai tugas : (i) Memastikan alur proses penempatan TKI sesuai dengan prosedur, (ii) Merumuskan rekomendasi penyempurnaan peraturan untuk mewujudkan layanan yang cepat dan aman bagi TKI, (iii) Melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa dalam rangka sosialisasi layanan TKI dan konsultasi kepada CTKI & keluarga.
Surat Perintah Tugas Nomor SPT.20/SU/II/2016 tentang Pelaksanaan Tugas sebagai Petugas Verifikator Daerah (Crash Programme). Selama 6 bulan terakhir telah diterjunkan tim ESO ke 4 Kantor Layanan yaitu Malang, Cirebon, Bekasi dan Tangerang sebagai pilot project. Kehadiran Tim ESO dimaksud telah menghadirkan beragam masukan penyempurnaan baik untuk penyempurnaan substansi kebijakan, standarisasi layanan TKI namun juga pedoman baku dalam rangka penyiapan SDM ESO secara masive. “Uji coba diterjunkannya Tim ESO Tahap I telah menciptakan harapan bahwa penyediaan layanan berkualitas bagi TKI bukan sekedar mimpi”, tambah Nusron.
Sumber: http://www.bnp2tki.go.id
Berita Terkini Lainnya
Virtual Job Fair Akbar Jateng 2022
Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja /Job Fair Virtual Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI diagendakan pada hari Kamis s/d Jumat Tanggal 4 s/d 5 Agustus 2022
PELATIHAN AGRIBISNIS Tahun 2021
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Segera membuka pelatihan Agribisnis Tahun Anggaran 2021. Syarat dan fasilitas serta informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja / Buruh Di Perusahaan Di Kabupaten Klaten
Memasuki bulan Ramadhan 1442 Hijriah atau 2021, perbincangan mengenai kapan tunjangan hari raya (THR) akan dicairkan mulai muncul di kalangan pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memastikan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan penuh kepada pekerja dan buruh. Aturan tersebut…
Hasil Karya Pelatihan Batik Ecoprint
Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Batik Ecoprint. Pelatihan ini diikuti oleh 25 IKM Handycraft bertempat di Balai Desa Keden, Kecamatan Pedan.Berikut adalah dokumentasi Hasil Karya Pelatihan Batik…
TENAGA KERJA KOMPETITIF DAN PROFESIONAL MODAL INDONESIA MENGHADAPI MEA
Dalam menghadapi pasar kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah bergulir, Indonesia cukup memiliki modal tenaga kerja yang kompetitif dan profesional. Selain jalur pendidikan formal, tenaga kerja Indonesia juga banyak dibekali keterampilan khusus melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan…
KLATEN 4.0 INDUSTRY AND CAREER EXPO 2023
KLATEN 4.0 INDUSTRY AND CAREER EXPO 2023OFFLINE JOBFAIR DAN GELAR PRODUK IKMKABAR GEMBIRA BAGI JOB SEEKER DI KABUPATEN KLATEN.DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN AKAN MENYELENGGARAKAN JOBFAIR DAN GELAR PRODUK IKM KABUPATEN KLATEN DENGAN PULUHAN PERUSAHAAN DAN RIBUAN LOWONGAN…
SEKILAS TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara (ASEAN) menerapkan sistem perdagangan bebas. Indonesia dan seluruh negara-negara ASEAN lainnya (9 negara…
KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pada hari Jumat 11 Juni 2021, Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melakukan Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melakukan pemantauan lapangan ke perusahaan terkait sebagai tindak lanjut pembinaan perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait